Kamis, 10 November 2011

HM Sayuti SSos I, Wakil Ketua DPW PPP Banten, anggota DPRD Banten


Umat Islam Wajib Menyoblos PPP pada Pemilu 2014


foto HM Sayuti SSos I
(Tangsel, MADINA):
HM Sayuti SSos I, (55), anggota DPRD Provinsi Banten dan Wakil Ketua DPW PPP Banten menyikapi suara PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang dari Pemilu ke Pemilu mengalami penurunan. PPP ke depan? PPP yang dulu, yang sedang dan yang akan datang bagaimana cara menanggulangi? PPP dilahirkan hasil fusi empat partai politik (parpol) Islam. Partai ini partai warisan para ulama. Sejak lahir 5 Januari 1973 (38 tahun yang lalu) di masa Orba (Orde Baru), sangat tertekan, kata HM Sayuti SSos I di kediamannya Tajur Pondokkacang Barat Tangerang Selatan.

Jumat, 07 Oktober 2011

Drs H Abdul Qodir MA:

    Bila Ingin PBB Besar, Mari Bekerja dan Jangan Mentingkan Diri Sendiri Dulu




 
Drs H Abdul Qodir MA bersama isteri tercinta Vynna Ketika Pelantikan Anggota DPRD Tangsel 2010 lalu

(Tangsel, MADINA):
Pada dasarnya PBB (Partai Bulan Bintang)  mengikuti idealisme M Natsir (Pimpinan Umum Partai Masyumi = Majelis Syura Muslimin Indonesia), Prof Dr Hamka, Mr Syafruddin Prawira Negara, Prawoto Mangkusasmito, Mr Moh Roem, Ki Kasman Singodimedjo, Fakih Usman, dan para tokoh Masyumi tahun 1955 lainnya, kata Drs H Abdul Qodir MA, (38), lelaki gempal aseli Pamulang Barat Tangerang Selatan (Tangsel) yang kini menjabat Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PBB Tangsel, terpilih dalam Muscablu (Musyawarah Cabang Luar Biasa) pada ahad 2 Oktober 2011 yang baru lalu di UIN Ciputat Jaksel.

Rabu, 05 Oktober 2011

Partai Golkar Wajib Menangkan Hj Ratu Atut Chosiyah Jadi Gubernur Banten

foto H Sukarya
(Tangsel, MADINA):
H Sukarya, (44), aktivis Partai Golkar (PG), anggota DPRD Tangerang Selatan (Tangsel), selaku Petinggi Partai tingkat Provinsi Banten menyatakan mereka orang-orang Golkar wajib memenangkan Hj Ratu Atut Chosiyah sekali lagi jadi gubernur Provinsi Banten.

Jumat, 16 September 2011

Nurkholik, Mutia dan Surya, Anggota Komisi B (Bidang Pendidikan dan Kesra) DPRD Tangsel

Insya Allah Biaya Pendidikan di Tangsel Gratis

(Tangsel, MADINA): Agar tingkat kemajuan dan kwalitas pendidikan di Tangerang Selatan (Tangsel) terus tinggi, hendaknya memang mesti seiring dengan garis linier biaya yang juga cukup mahal, biasanya seperti itu, kata Nurkholik, 45, salah seorang anggota Komisi B (Bidang Pendidikan dan Kesra) DPRD Tangsel Jumat pekan lalu di kantor. Hanya sayang, saya kira masyarakat tak semuanya mampu dibebani biaya pendidikan tinggi. Maka itu, harusnya anggaran pendidikan warga Tangsel agar bisa ditanggung APBD tahun 2011 dan seterusnya, lanjut dia.

Jumat, 16 September 2011 Selasa, 29 Maret 2011 Anggota DPRD Tangsel Tuntut Gedung Terbaik dan Bukan Terbagus Foto Drs H Abdurrahim MA MSI (Tangsel, MADINA): Hasil reses kemarin, pekan ke-4 Juni 2010, tuntutan warga Tangsel banyak sekali. Seperti pengertian Pemkot (Pemerintahan Kota) Tangerang Selatan (Tangsel) saja, di masyarakat, pemahaman mereka hanya sebatas ‘pemerintahan’. Padahal yang dimaksud di sini termasuk juga tentang program kerja pemerintah. Banyak program dan agenda kerja Pemkot Tangsel yang belum banyak tersosialisasikan, kata TB Rahmatullah SIP, 45, anggota Komisi B (Bidang Kesra dan Pendidikan) DPRD Tangsel di kantor Jalan Serpong Raya 1 Kecamatan Setu Tangsel. Tak satupun program Pemkot Tangsel yang tersosialisasikan, terutama program kesehatan dan pendidikan yang murah. Masyarakat Tangsel belum banyak yang mengetahui proses dan cara mendapatkan pelayanan kesehatan murah. Mereka belum banyak yang tahu cara memperoleh Surat Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Pengetahuan masyarakat dalam 2 hal ini sangat minim, lanjutnya. Banyak sekali data yang tak akurat. Banyak orang yang seharusnya dapat Jamkesmas justru tak memperolehnya. Sedangkan yang tak semestinya mendapat bahkan memperolehnya. Kemungkinan hal ini terjadi karena kinerja Pemkot Tangsel belum maksimal, tambah TB Rahmatullah SIP, yang asli Pandeglang, dan beristeri, lahir dan besar di Ciputat, serta sebagai pengusaha percetakan dan perdagangan yang sukses. Masalah kesejahteraan rakyat Tangsel merupakan target yang hendak dicapai dengan terbentuknya Pemkot Tangsel, terpisah dengan Kabupaten Induk, Tangerang. Tapi nyatanya sebaliknya, banyak guru yang dulunya berhonor jadi tak berhonor lagi. Yang dulunya lebih banyak peluang kerja, justru kini pekerjaan di Tangsel jadi lebih sulit khususnya untuk penduduk asli putera Daerah Tangsel. Pendidikan di Tangsel mahal, merupakan ‘kecelakaan’ Perwal (Peraturan Walikota). Perwal telah menjadi payung hukum mengambil pungutan biaya pendidikan. Padahal seharusnya Perwal yang seperti itu dihapuskan saja, tuntas TB Rahmatullah SIP yang eks Ketua Pimpinan Muhammadiyah Ciputat. Drs H Abdurrahim MA MSI, 55, anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Tangsel bicara plapon dua ruangan komisi yang sudah dua kali runtuh dua minggu terakhir ini, menyatakan, “Memang sebenarnya kita sekarang sifatnya masih menempati bentuk bangunan/gedung DPRD Tangsel sementara. Gedung 6 Fraksi pun yang tak layak pakai itu terbengkalai. Bila Pemkot Walikota Tangsel Definitif (hasil pilihan rakyat di Pemilukada terbentuk), baru kita atur gedung permenen terbaik. Sementara memang saat ini kita sebagai legislative tak bisa menyalahkan eksekutif (Pemkot Tangsel) begitu saja, karena eksekutif dan legislative, sama.” “Kita semua, eksekutif dan legislative bekerja untuk masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel memang cukup besar, Rp680 Miliar lebih. Sebenarnya dari PAD sebesar ini sudah bisa membangun gedung DPRD Tangsel representative. Dalam APBD Tambahan/Perubahan kemarin, sebelum Maret 2010, ketika di sini, di Pemkot Tangsel belum terbentuk DPRD Tangsel, sehingga APBD Tangsel boleh dikata tak ada pengawasan, atau pengawasannya ‘agak kurang’,” imbuh Drs H Abdurrahim MSI, yang utusan Partai Golkar. Sekarang, setelah DPRD Tangsel terbentuk dan resmi eksistensinya, kita akan selalu adakan pengawasan dan realisasi APBD, tuntasnya. Iwan Rahayu, 45, anggota Komisi D (Bidang Pembangunan dan lainmnya) DPRD Tangsel menginginkan gedung DPRD yang terbaik dan bukan yang terbagus. Bila terbaik pasti terbagus. Terbagus belum tentu terbaik. Yang terbaik yang kita minta, katanya. Karena kita Perwakilan Rakyat, memang seharusnya memiliki dan menempati gedung terbaik (dan bukan yang beberapa kali runtuh plaponnya, pen). Kalau dilihat, dan diperhatikan pengerjaan gedung ini kurang punya bahan berkwalitas baik. Pengerjaannya hanya diskat-skat. Runtuhnya plapon sampai dua kali dalam seminggu menandakan betapa rapuhnya bangunan ini. Kwalitas bahan bangunan dan pengerjaannya buruk. Menurut Amar H A Somad BSc, 43, gedung ini hasil renovasi eks gedung Dishub (yang sudah tua dan lapuk?). Iwan Rahayu yang unsur PDI Perjuangan Dapil (Daerah Pemilihan) 6 yakni Ciputat, Ciputat Timur dan Pamulang menambahkan, “Saya ingin kerja yang terbaik saja, sudah. Semua orang lihat dan tahu, siapa pun yang bekerja baik, pasti hasilnya bagus… Kita harus bekerja bagus saja. Konotasi kerja yang baik itu luas artinya, tutup dia. Kemudian ada anggota dewan Tangsel yang mempertanyakan, seharusnya ‘kan anggota Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Tangerang yang berkwajiban mengawasi bestek, anggaran, dan pengerjaan Gedung DPRD Tangsel itu dengan seksama agar tak terjadi ada plapon-plapon runtuh di masa dekat ini. Dengan mudah dan seringnya plapon gedung yang runtuh, membuat masyarakat bertanya-tanya kenapa Gedung DPRD Tangsel begitu rapuh? Padahal tentu saja anggaran cukup besar? Di mana letak salahnya? (rah)

Jumat, 16 September 2011

Selasa, 29 Maret 2011

Anggota DPRD Tangsel Tuntut Gedung Terbaik dan Bukan Terbagus


Foto Drs H Abdurrahim MA MSI
(Tangsel, MADINA): Hasil reses kemarin, pekan ke-4 Juni 2010, tuntutan warga Tangsel banyak sekali. Seperti pengertian Pemkot (Pemerintahan Kota) Tangerang Selatan (Tangsel) saja, di masyarakat, pemahaman mereka hanya sebatas ‘pemerintahan’. Padahal yang dimaksud di sini termasuk juga tentang

Senin, 01 Agustus 2011

Amar H Abd Somad Bsc:

     Parpol yang Pro-Aktif Keadilan dan Peduli Kesejahteraan Rakyat Perlu Diapresiasi

foto Amar H Abd Somad Bsc.
(Tangsel, MADINA):
) Kita Partai Hanura, karena pro rakyat dan tak punya duit, padahal kita sangat konsern dan selalu mengontrol kebijakan pemerintah yang kurang pas. Harusnya rakyat sudah bijak berfikir, siapa saja caleg-caleg dan pemimpin yang proaktif kepada rakyat? Dan jangan memilih dan jangan memenangkan orang yang tak proaktif kepada rakyat. Mereka bukan bertanya dan memikirkan akan dibawa ke mana nanti setelah memenangkan caleg atau calon pemimpin itu, tapi mereka hanya mau duitnya saja, kata Wakil Ketua DPC Partai Hanura Tangerang Selatan, Amar H Abd Somad BSc, 43, yang juga selaku Sekretaris Komisi A (Pemerintahan) DPRD Tangsel belum lama ini di kediamannya jalan Rusa Raya Pondokranji Tangsel.

Minggu, 31 Juli 2011

       Seharusnya masyarakat membesarkan partai politik yang proaktif kepada mereka. Sebaiknya memang seperti itu. Kita harus pandai belajar dari semua peristiwa yang dilansir media-media cetak, elektronik dan teve, pesan Amar H A Somad BSc, yang Wakil Ketua DPC Partai Hanura Tangsel priode 2010-2015. Sekarang orang Indonesia harus bisa melihat, partai mana yang berpihak kepada rakyat dan yang kurang berpihak kepada mereka. Jangan sampai rakyat hanya memilih caleg (calon legislatif) bagi siapa yang ngasih duit saja di Pemilu 2014 mendatang, misalnya, kata Amar H Abdus Somad.          Menurut Amar bin H Abd Somad Bsc, selalu anggota Dewan di Tangsel mengimbau warga di sini lebih teliti lagi berpolitik, memilih pemimpin, dan hendaknya mereka sudah memulai untuk gemar baca, berinternet ria demi mendapatkan beragam informasi, dan menyikapi kepedulian mereka terhadap perkembangan pembangunan fisik dan non fisik di Tangsel. (rah)